Partai Politik Indonesia Masih Jadi "Tempat Numpang Lelah"? BRIN Bilang Ada Masalah Besar

BRIN Gali Masalah Akut: Partai Politik Belum Jadi “Rumah” untuk Beride dan Berdebat

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) punya temuan menarik soal kondisi partai politik kita. Mereka mendapati bahwa banyak partai belum berfungsi sebagai sebuah lembaga (pelembagaan) yang kuat. Maksudnya, partai belum jadi “tempat” yang oke untuk menggodok ide, berdebat secara substantif, atau membangun sistem internal yang transparan dan akuntabel.

Ini bukan sekadar soal kalah-menang dalam pemilu. Menurut pengamatan dan riset yang mereka lakukan, masalah fundamentalnya ada di kultur internal. Partai sering kali bergerak berdasarkan pragmatisme sesaat, kepentingan pemilik modal, atau kekuatan karismatik satu dua tokoh, bukan karena ada sistem dan mekanisme partai yang jelas. Akibatnya, partai tidak punya “kepala” dan “badan” yang terstruktur untuk berpikir jangka panjang demi kepentingan rakyat.

Bayangkan sebuah perusahaan tanpa divisi riset, SDM, atau keuangan yang jelas. Semua keputusan tergantung mood bos. Kira-kira begitu gambaran banyak partai ketika tidak ada pelembagaan yang benar. Proses rekrutmen kandidat, penyusunan visi-misi, hingga advokasi kebijakan jadi serba dadakan dan tidak berbasis data atau kajian matang.

Mengapa Pelembagaan Itu Krusial? Bukan Sekadar Formalitas, Tapi Otak Demokrasi

Ketua BRIN, Tri Handoko, sempat menegaskan bahwa pelembagaan partai politik adalah salah satu kunci demokrasi. Kenapa? Karena partai yang terlembaga dengan baik berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Mereka punya mesin untuk menyerap masalah rakyat, mengolahnya jadi solusi konkret, lalu memperjuangkannya di parlemen.

Tanpa pelembagaan, partai hanya jadi kendaraan elektoral sesaat. Setelah pemilu selesai, fungsi “pengelolaan ide” dan “pengembangan kader” hilang. Tidak ada ruang untuk pendidikan politik internal yang serius. Kader-kader muda berbakat akhirnya memilih jalur aktivis atau profesional karena merasa tidak belajar apa-apa di partai. Ironis, karena partai harusnya jadi sekolah politik utama.

Pepeka juga akan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Partai yang tidak punya sistem riset atau kajian internal yang kuat akan kesulitan menyusun proposal kebijakan yang cerdas. Mereka lebih banyak berteriak di tribun politik daripada menyiapkan naskah hukum atau rencana kerja yang rapi. Rakyat yang dirugikan karena kebijakan yang tidak berbasis solusi.

Bukan Cuma Soal Kekuasaan: Partai Harus Jadi “Tempat Uji Coba” Ide Segar

Salah satu fungsi penting partai yang sering dilupakan adalah sebagai arena uji gagasan. Di negara demokrasi yang sehat, partai adalah tempat berlangsungnya diskusi internal yang keras dan terbuka sebelum sebuah ide menjadi platform resmi. Di sinilah berbagai pandangan ideologis diadu, dikritisi, hingga mencapai konsensus. Proses ini yang menghasilkan solusi yang lebih matang dan luas diterima masyarakat.

Di Indonesia, proses ini masih sangat lemah. Diskusi internal seringkali tertutup, didominasi elite, dan cepat dipotong oleh kepentingan elektoral. Tidak ada tradisi debat ide yang sehat dan terstruktur. Akibatnya, yang muncul ke publik seringkali ide-ide lama yang diulang-ulang atau bahkan kontraproduktif. Partai kehilangan fungsi vitalnya sebagai laboratorium demokrasi.

PeBRIN melihat ini sebagai kerugian besar. Ide-ide segar dari akar rumput atau dari para profesional di berbagai bidang kesulitan menembus tembok partai. Pelembagaan yang kuat akan menciptakan jalur-jalur formal agar masukan dari luar bisa diakses, diuji, dan dikembangkan. Ini akan membuat partai lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan riil masyarakat.

Model Partai Ideal Menurut Riset: Fokus pada Kaderisasi, Advokasi, dan Manajemen Modern

Berdasarkan berbagai riset dan pengamatan, model partai yang terlembaga memiliki karakteristik-karakteristik khas. Pertama, sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Bukan hanya saat kampanye, tapi ada kurikulum, mentoring, dan jalur karir politik yang jelas untuk kader dari tingkat cabang hingga pusat. Kaderisasi ini berbasis kompetensi dan ideologi, bukan sekadar loyalitas buta.

Kedua, fungsi advokasi yang kuat. Partai punya tim atau divisi khusus yang bertugas mempelajari masalah rakyat, mengadvokasinya melalui jalur parlemen maupun jalanan, dan memantau pelaksanaan kebijakan. Tim ini berisi ahli-ahli di bidangnya, bukan sekadar tenaga lapangan. Mereka bekerja secara teknokratis dan berkelanjutan, bukan musiman.

Ketiga, manajemen modern yang transparan. Keuangan partai tercatat dan diaudit dengan jelas. Pengambilan keputusan menggunakan data dan analisis, bukan semata-mata voting yang dipengaruhi lobi. Komunikasi internal dan eksternal terstruktur dengan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Ini semua butuh institusionalisasi, bukan mengandalkan orang per orang.

Actionable Items: Apa yang Bisa Dilakukan Kader Partai Sekarang?

Untuk Pengurus Partai di Tingkat Pusat:

  • Bangun Divisi Riset & Kajian Kebijakan: Mulai dari yang sederhana. Rekrut staf tetap dengan latar belakang akademik atau profesional. Mereka tugasnya menyusun kajian untuk program partai dan menguji isu-isu aktual. Anggarannya harus dialokasikan khusus.
  • Sistematisasi Kaderisasi: Buat kurikulum dasar untuk kader baru. Adakan pelatihan berkala tentang legislasi, analisis kebijakan, dan komunikasi politik. Buat jenjang karir politik yang jelas dan diumumkan ke publik.
  • Transparansi Keuangan: Mulai terbitkan laporan keuangan sederhana secara berkala kepada kader dan publik. Ini membangun kepercayaan dan menarik kader-kader berkualitas yang tidak suka ketidakjelasan.

Untuk Kader di Tingkat Bawah (Anak Ranting, PAC):

  • Inisiatif Lokal: Mulai dari masalah di sekitar. Kumpulkan data sederhana tentang masalah warga (contoh: kualitas air, angka putus sekolah). Susun laporan sederhana dan serahkan ke pengurus cabang. Ini melatih kultur berbasis data.
  • Diskusi Ide Terstruktur: Jadwalkan diskusi rutin (bukan arisan) untuk membahas satu isu kebijakan. Undang tokoh masyarakat atau akademisi lokal. Latihan berargasi dengan fakta.
  • Aktif di Media Sosial dengan Substansi: Berhenti hanya share berita hoaks atau serangan politik. Buat konten pendek yang menjelaskan masalah lokal dan gagasan solusinya. Tunjukkan kader partai bisa berpikir.

Tantangan Besar: Melembagakan Partai di Tengah Kultur “TOK-OK” (Totonan Oligarki-Korporatokrasi)

Pelembagaan tidak akan jalan jika kultur partai masih didominasi oleh “tontonan oligarki”. Artinya, kekuasaan dan sumber daya hanya berputar di lingkaran kecil elite yang punya modal besar. Dalam situasi ini, sistem dan aturan akan selalu dibengkokkan untuk kepentingan segelintir orang. Proses kaderisasi yang adil dan terbuka akan sulit berjalan karena sudah diatur sejak awal.

Selain itu, ada kultur “korporatokrasi” di mana partai dikelola seperti perusahaan milik pribadi. Keputusan strategis hanya di tangan pemilik partai. Kader lain hanya eksekutor. Ini bunuh diri bagi pelembagaan, karena tidak ada ruang untuk ide kritis dan pembangunan sistem yang kuat. Partai jadi lemah secara organisasi karena terlalu terpusat pada satu figur.

Tantangan terakhir adalah kecepatan. Demokrasi digital memaksa partai untuk adaptif. Tanpa pelembagaan, partai akan selalu kalah cepat dalam merespons isu dan berkomunikasi dengan publik, khususnya pemilih muda. Mereka akan kehilangan suara dan relevansi. Pelembagaan, dengan sistem dan data yang rapi, adalah senjata untuk menghadapi tantangan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *