BRIN Angkat Isu Kritis: Partai Politik Kita ‘Lemah’ di mana-mana
Gue baru baca riset terbaru dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan cukup ngena. Mereka blak-blakan nyebut banyak partai politik (parpol) di Indonesia itu kekuatannya lebih di mesin pemenangan pemilu, bukan di struktur internal yang solid. Ini masalah serius. Gue sering liat sendiri, begitu pemilu selesai, partai-partai ini kayak “tidur panjang”. Aktivitasnya muncul lagi kalau mau Pilkada atau Pemilu legislatif.
BRIN, lewat beberapa studi dan kajian akademiknya, menekankan istilah “pelembagaan” (institutionalization). Gampangnya, bikin partai itu kayak bikin perusahaan atau lembaga negara yang kinerjanya bisa diprediksi, punya sistem, dan nggak tergantung sama satu tokoh atau situasi politik sesaat. Ini beda jauh dengan kondisi mayoritas parpol kita yang kerapannya cuma kaderisasi calon legislatif menjelang pemilu.
Kenapa ini penting banget? Karena parpol yang lemah secara kelembagaan itu racun buat demokrasi. Kader-kadernya nggak punya panggung untuk berkontestasi gagasan secara sehat di dalam partai. Yang menang biasanya yang paling deket sama ketua umum atau yang paling banyak “sumbangan” untuk dana kampanye. Alhasil, wakil rakyat yang terpilih ya refleksi dari sistem yang sakit itu: loyal pada sponsor, bukan pada ideologi atau kepentingan rakyat.
Pelemahan Ini Terasa di Akar Rumput, Bukan Cuma di Senayan
1. Rekrutmen Kader: Lebih Asal Gede Dibanding Kualitas
Coba lo perhatiin parpol lokal atau cabang di daerah. Kriteria rekrutmen untuk jadi pengurus atau calon anggota legislatif sering kali lebih mementingkan elektabilitas personal atau kemampuan finansial (read: modal) ketimbang rekam jejak integritas, kemampuan berpikir, atau komitmen pada platform partai. BRIN dalam beberapa catatannya menyoroti bagaimana praktik ini menciptakan “parpol tanpa kader”. Anggota partai ya cuma nama di kartu tanda anggota, tanpa ada pembinaan ideologis atau politik yang mendalam.
Bayangin, parpol semestinya jadi sekolah politik bagi warganya. Tapi kalau rekrutmen cuma berdasarkan siapa yang bisa “bawa suara” atau “isi kantong”, mau dari mana kader yang berkualitas lahir? Hasilnya, saat mereka duduk di lembaga legislatif, mereka lebih sering bingung harus apa selain jadi “mesin tanda tangan” untuk kepentingan konsituen tertentu atau atasan. Gagasan soal kebijakan publik? Jangan harap.
Pelembagaan yang diusung BRIN mendorong adanya standar rekrutmen transparan, uji kompetensi, dan proses kaderisasi bertahap. Partai harusnya punya kurikulum internal, mentorship, dan evaluasi berkala. Ini investasi jangka panjang untuk punya kader yang paham tugasnya, bukan sekadar “pemain” musiman.
2. Tata Kelola Internal: Otoriter dan Tidak Transparan
Di banyak parpol, pengambilan keputusan itu sentralistik. Banyak yang jadi “partai单人车” (partai satu mobil) dimana segala kebijakan berasal dari satu figur sentral. BRIN melihat ini sebagai kegagalan pelembagaan. Tidak ada check and balance internal. Rapat-rapat pengurus sering hanya formalitas untuk melegalkan keputusan yang sudah dibuat di ruang tertutup. Ini bikin anggota lain pasif dan kehilangan rasa memiliki.
Ketidaktegasan aturan main ini juga bikin konflik internal meledak tak terkendali saat mendekati pemilu. Perebutan kursi calon legislatif sering berujung pada perpecahan yang parah, bahkan sampai ada yang keluar-masuk partai. Fenomena “kutu loncat” politisi ini, menurut pengamatan banyak pengamat, salah satunya karena tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa internal yang kredibel dan partai tidak punya “identitas kelembagaan” yang cukup kuat untuk mempertahankan loyalitas anggotanya.
Sistem kelembagaan yang baik seharusnya punya AD/ART yang jelas dan ditegakkan. Ada mekanisme demokrasi internal: pemilihan ketua umum yang tidak semu, komisi etik yang independen, dan pembagian peran yang jelas antara organ partai. Transparansi keuangan juga kunci. Kalau anggota saja tidak tahu uang partai masuk dan keluar dari mana, bagaimana mereka bisa percaya dan bekerja dengan ikhlas?
3. Kaderisasi: Sekadar Formalitas, Bukan Pembentukan Jiwa Politik
Kegiatan kaderisasi banyak partai masih berupa sekolah partai yang durasinya pendek, materinya monoton, dan orientasinya jelas: persiapan pemilu. BRIN mengkritik model ini. Kaderisasi yang efektif harusnya dimulai dari tingkat paling dasar (Ranting) dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya ngajarin cara kampanye atau nyaleg, tapi membentuk cara berpikir politik, memahami sejarah perjuangan partai, dan mengasah kemampuan advokasi kepentingan rakyat.
Banyak kader muda yang awalnya idealis jadi cepat patah karena tidak ada ruang untuk bertumbuh dan belajar. Mereka melihat bahwa jenjang karir di partai tidak jelas dan lebih ditentukan oleh kedekatan personal. Akibatnya, yang bertahan ya yang sabar menjilat atau yang memang sudah punya modal kuat. Partai kehilangan potensi regenerasi pemimpin yang segar dan berintegritas.
Pelembagaan kaderisasi berarti membuatnya menjadi proses sistematis dan terukur. Ada tingkatan (sekolah kader dasar, menengah, lanjutan) dengan target kompetensi yang jelas. Ada jenjang karir politik yang transparan di dalam partai, mulai dari pengurus ranting, cabang, DPC, DPD, hingga DPP. Kader harus merasa perjalanannya di partai punya peta jalan, bukan sekadar menunggu panggilan dari bos.
Langkah Konkret: Pelembagaan Harus Dimulai dari Mana?
BRIN nggak cuma nyalahin, mereka juga nawarin kerangka kerja. Intinya, pelembagaan partai politik harus dimulai dari internal partai itu sendiri, tapi perlu dorongan dari luar. Pemerintah dan masyarakat sipil punya peran.
- Untuk Partai Politik:
- Audit Internal Jujur: Lakukan evaluasi jujur terhadap seluruh proses: rekrutmen, pengambilan keputusan, kaderisasi, dan pengelolaan keuangan. Gunakan hasil ini untuk perbaikan.
- Bangun Sistem yang Jelas: Buat mekanisme internal yang tertulis dan bisa diakses semua anggota. Pastikan ada organ pengawas independen di dalam partai.
- Investasi di Kaderisasi Berkelanjutan: Anggarkan dana dan waktu untuk pendidikan politik jangka panjang bagi anggota dan kader muda. Libatkan akademisi atau praktisi politik yang kredibel.
Peran Pemerintah dan Regulator (KPU, DKPP)
Pemerintah bisa mendorong lewat regulasi. Misalnya, persyaratan untuk partai politi calon peserta pemilu bisa ditambah soal pembuktian mekanisme internal. Bukti ada sekolah kader dengan kurikulum atau dokumen tata kelola yang baik. KPU dan DKPP juga bisa lebih aktif memantau dan menegakkan aturan soal demokrasi internal parpol, bukan cuma fokus pada pelanggaran kampanye atau money politics saat pemilu.
Peran Masyarakat dan Media
Kita sebagai pemilih juga punya andil. Sudah saatnya kita menilai parpol bukan cuma dari janji kampanye atau popularitas calonnya, tapi juga dari kualitas kader dan sistem kelembagaannya. Tanya ke caleg dari partai tertentu: “Apa program partai kamu untuk kaderisasi? Bagaimana sistem pengambilan keputusan di internal partaimu?” Media juga harus rajin mengangkat isu-isu internal parpol, bukan cuma berita skandal atau retorika para petinggi.
Kondisi demokrasi kita memang belum sempurna. Tapi dengan adanya lembaga riset seperti BRIN yang berani angkat isu mendasar ini, setidaknya ada pencerahan. Masalahnya sekarang ada di depan mata: parpol kita butuh transformasi dari sekadar mesin pemilu menjadi institusi demokrasi yang sehat. Tanpa pelembagaan, kita akan terus berputar-putar dalam siklus pemilu yang seru tapi isinya itu-itu saja. Nggak mau kan gitu terus? Makanya, mulai sekarang, jeli-lihat partai yang benar-benar punya “isi”.